22 Ags 2019 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 mengenai waktu kerja: Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/
Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses) Law No. 13 of 2003 has helped many new companies or companies that have been established to make efficiency through the use of outsourcing company services to produce certain products or services. In this Pasal 162 | Undang-undang ketenaga kerjaan no 13 2003 Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang … KepMen No 232 Thn 2003 Ttg Mogok Yang Tidak Sah KepMen No. 232 TH 2003 Ttg Mogok Kerja Tdk Sah. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan … NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN … undang-undang tentang ketenagakerjaan PEMAHAMAN PASAL-PASAL UTAMA UNDANG-UNDANG … Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sejak diundangkannya kami memahami banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka perlu dibangun persamaan pemahaman terhadap isi Undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat buku pedoman pemahaman UU Nomor 13 tahun Hak Karyawan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Apr 12, 2020 · UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Merupakan undang-undang yang mengatur hak karyawan atas jaminan social yang harus didapatkan selama bekerja. Tak hanya itu, peraturan ini juga tertulis dalam UU No.03 Tahun 1992, UU No.01 tahun 1970, Keppres No.22 Tahun 1993, PP no.14 tahun 1993, Permen No.4 tahun 1993 dan No.1 Tahun 1998.
KepMen No 232 Thn 2003 Ttg Mogok Yang Tidak Sah KepMen No. 232 TH 2003 Ttg Mogok Kerja Tdk Sah. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan … NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN UU No 25 th 1997 ttg Ketenagakerjaan Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Anda Pekerja? Pahami Hak-Hak Anda Sesuai UU No 13 Tahun 2003 Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2015 mencapai 120 juta. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melindungi hak-hak pekerja maka Pemerintah menetapkan dasar kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hanya …
Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang …
NOMOR : KEP. 231 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum; b. Download Undang-Undang No.13 Tahun 2003 - hukumonline.com Undang-Undang No.13 Tahun 2003; No. Telp: +62-21-2270 8910, atau menghubungi kami melalui email di : [email protected] Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 … president of republic of indonesia act number 13 year 2003 concerning manpower. ii - 94 act no. 13 year 2003 explanatory notes. ii - 95 act no. 13 year 2003 explanatory notes contents chapter i general provisions ii-103 chapter ii statutory basis, principles number 13 year 2003 concerning manpower explanatory notes on the act of UU Ketenagakerjaan 13-2003 | DocHub UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1.
- 537
- 154
- 1448
- 1536
- 790
- 526
- 320
- 1362
- 794
- 232
- 1419
- 1225
- 81
- 842
- 1269
- 619
- 582
- 1104
- 799
- 1754
- 106
- 743
- 670
- 467
- 1644
- 1255
- 1671
- 1040
- 1119
- 1916
- 194
- 551
- 634
- 157
- 930
- 988
- 1060
- 708
- 810
- 1096
- 736
- 1572
- 186
- 1700
- 1266
- 1414
- 1267
- 391
- 1683
- 1793
- 1005
- 1183
- 279
- 214
- 696
- 1795
- 1484
- 982
- 1893
- 1535
- 855
- 1281
- 244
- 879
- 39
- 868
- 592
- 1924
- 1912
- 281
- 1560
- 1874
- 294
- 1703
- 1019
- 535
- 557
- 970
- 1202
- 230
- 1988
- 1357
- 1327
- 912
- 1012
- 273
- 420
- 1462
- 1136
- 1504
- 79
- 816
- 1275